Peran Bapelitbang Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah
DOI:
https://doi.org/10.59603/projemen.v9i1.202Keywords:
Role, Local Taxes, Planning, Research and Development Agency (Bapelitbang)Abstract
This research aims to determine the role of planning, research and development agency in increasing local tax revenues in Sikka Regency. The data collecting techniques used in this writing were observation, interviews and documentation at Bapelitbang, especially in the economy sector and natural resources (PSDA) which has an obligation to monitor and evaluate the receipt of regional original income including regional tax revenue. The results of this writing showed that Bapelitbang also plays a role in increasing local tax revenues through the preparation of local tax plans that take into account factors such as revenue potential, efficiency, and service quality. On the oher hand, the economic and natural resources sectors must perform a large number of duties, but this was still a problem due to a lack of personnel in these sectors. This condition makes it difficult for them carry out theeir role in monitoring and coordinating regional tax revenues.
References
Labi, Alfred. (2019). Analisis kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah pada pemerintah daerah kabupaten pulau morotai tahun anggaran 2013-2015. Jurnal akuntansi bisnis dan ekonomi 1:1360
Mustoffa, Ardyan Firdausi. (2018). Kontribusi dan efektifitas pajak daerah kabupaten Ponorogo. Jurnal Akuntansi dan Pendidikan 1:3
Peraturan Bupati Sikka Nomor 48 Tahun 2016. Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Dan Penelitian Dan Pengembangan. 15 Desember 2016. Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016 Nomor 48. Maumere
Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2011. Pajak Daerah. 24 Desember 2011. Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2011 Nomor 10. Maumere.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Jakarta.
Sitompul, Maradona & Lubis, Atmey. (2013). Analisis sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan. Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik 1(1): 1-10
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022. Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 5 Januari2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara republic Indonesia 2004 nomor 125. Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
