Penghapusan Kendaraan Dinas Rusak sebagai Solusi Mengurangi Biaya Pemeliharaan untuk Meningkatkan Efisiensi Pengelolaan BMD Pada Kantor BPKAD Kabupaten Sikka
Keywords:
Penghapusan Kendaraan Dinas, Biaya Pemeliharaan, , Efisiensi, Barang Milik daearah.Abstract
The management of Regional Government Assets is an imprortant aspect in supporting the effectiveness and efficiency of local government administration. One of the problems frequently faced by local governments is the high maintenance cost of official vehicles that are damaged or no longer fit for use, which leads to budget inefficiency and prevents effective asset management. This research used a qualitative research method, with data collection techniques consisting of interviews, observation, and documentation studies. The results of the research indicated that the disposal of damaged official vehicles was carried out through aucation and destruction mechanisms following the provisions of applicable laws and regulations. The disposal of official vehicles has been proven to reduce maintenance cost burdens and improve the efficiency of regional asset management. Therefore, the disposal of damaged offical vehicles constitutes a strategic solution for achieving efficient and accountable management of regional government assets.
References
Abrori, M., & Muali, C. (2020). Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah. Jumpa: Jurnal Manajemen Pendidikan, 1(2), 1-16.
Buku pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Gerriyent, G., Marzuki, M., & Affan, I. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance. Jurnal Ilmiah Metadata, 3(3), 1047-1071
Kabupaten Sikka. (2017). Peraturan Derah Kabupaten Sikka Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan/Penghapusan Barang Milik Daerah. Maumere: Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
Kementrian Dalam Nengri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Jakarta: Kemdikbudristek.
Loisa, R., Paramita, S & Sari, W. P. (2020). Penerapan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tingkat fakultas di universitas. Jurnal Muara Iilmu Sosial, Humaniora, dan Seni, 6(1), 70-79.
Loisa, R., Paramita, S., & Sari, W. P. (2022). Penerapan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tingkat Fakultas Di Universitas. Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni, 6(1), 70-79.
Rochmansjah, H., & Soleh, C. (2018). Pengelolaan keuangan dan aset daerah. Bandung: Fokus Media.
Saidi, H.M.D. (2015). Penghapusan barang milik daerah sebagai mekanisme akuntabilitas publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah Daerah, 5(1), 1-10.
Simamora, H. (2004). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Grasindo.
Sugiarto, Yanu Tri. "Pengelolaan Barang Bergerak Milik Daerah (Studi Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Kutai Timur)." EKSiS Jurnal Ekonomi dan Bisnis 12.2 (2020).
Sugiyono,S. (2012). Metode penelitian kualitatif kuantitatif, dan R&D (ed. Ke-21).
Supriyanto,M.(2018). Manajemen perawatan dan pemeliharaan aset. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Jurnal Projemen UNIPA
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
